Alumni dan Sivitas Akademika Undip Gelar : “Indonesia Dalam Darurat Demokrasi”

IMG-20240207-WA0080

WWW.INDONESIACERDASNEWS.COM | SEMARANG – “Diponegoro// Karya Taufik Ismail // Di masa pembangunan ini// Tuan hidup kembali// Dan bara kagum menjadi api// Di depan sekali tuan menanti// Tak gentar lawan banyaknya seratus kali// Pedang di kanan, keris di kiri// Berselempang semangat yang tak bisa mati//Maju// Ini barisan tak bergenderang berpalu// Kepercayaan tanda menyerbu// Sekali berarti// Sudah itu mati,” demikian Eko Sumardiyono alumnus Universitas Diponegoro mengawali orasinya dengan puisi yang berjudul Diponegoro yang dibacakan di tengah – tengah acara Pembacaan Sikap Indonesia Dalam Darurat Demokrasi yang dihadiri para Guru Besar, Dosen, Alumni dan Mahasiswa Universitas Diponegoro, Rabu, 7 Februari 2024 di Taman Inspirasi (Depan Gedung Widya Puraya) Universitas Diponegoro Semarang.

Dalam orasinya yang ditujukan untuk para mahasiswa antara lain mengatakan bahwa maju runtuhnya negeri ini tergantung pada kalian para mahasiswa. “Kalau etika dan moralitas bangsa ini dibiarkan runtuh, maka runtuh pulalah bangsa dan negara Indonesia ini. Untuk itu jangan biarkan kedzaliman dan kemungkaran ada di bumi nusantara ini, ” kata Eko Sumardiyono.

“Hukum sejatinya dibuat sebagai alat untuk mencapai tujuan negara bukan tujuan mencapai kekuasaan belaka. Untuk itu penyelenggara negara dihimbau untuk mengembalikan tujuan dibentuknya hukum guna mencapai cita – cita luhur seperti yang diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945, “ kata Prof Muhammad Nur saat membacakan Seruan Pernyataan Sikap Guru Besar, Dosen, BEM Universitas Diponegoro yang ditujukan untuk penyelenggara negara dan masyarakat umum. Selain itu perlu memastikan bahwa penyelenggaraan Pesta Demokrasi 2024 nanti aman, damai tanpa intimidasi dan ketakutan sehingga penyelenggara negara harus bertindak sesuai dengan koridor tugas dan kewenangan masing – masing. Dan, kondisi kehidupan demokrasi yang berjalan saat ini sudah tidak sesuai dengan prinsip – prinsip demokrasi dan mengalami kemunduran . Hai ini akan menjadi pelajaran buruk bagi generasi mendatang . Oleh karena itu mendesak penyelenggara negara untuk kembali menegakkan pilar – pilar demokrasi yang berlandaskan pada nilai- nilai luhur Pancasila,. Hari ini Kita melihat pilar – pilar kehidupan demokrasi didegradasi secara terang terangan, etika dan moral demokrasi telah dirusak hingga mencapai titik nadir , “ demikian antara lain point – point nota keprihatinan dan imbauan yang dibaca Prof. Muhammad Nur.

Sementara dari pihak Alumni Universitas Diponegoro juga membacakan aksi keprihatinan bertajuk “Bergerak Untuk Mengawal Demokrasi Konstitusional Yang Berkeadaban”. Paling tidak terdapat lima point yang menjadi keprihatinan para alumni yang dibacakan oleh Oerip Lestari D. Santosa. “Bahwa Indonesia adalah negara hukum dan bukan negara kekuasaan, artinya kaidah hukum juga harus dipatuhi Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945. Sebagaimana Presiden saat dilantik selain bersumpah dan berjanji dengan sungguh – sungguh akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik – baiknya dan seadil – adilnya, memegang teguh Undang – Undang Dasar dan menjalankan Undang – Undang dan peraturannya dengan selurus – lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa,” kata Oerip Lestari atau yang lebih dikenal dengan sebutan Mbak Oeoel.

Para alumni melalui aksi mengingatkan bahwa seperti yang tertuang dalam UUD tahun 1945, Pemilihan Umum dilaksanakan secara umum, langsung, bebas, rahasia (LUBER), jujur dan adil. (JURDIL). Artinya setiap warga negara mempunyai kebebasan menentukan pilihan politik sesuai nuraninya tanpa tekanan dari siapapun, dan para penyelenggara Pemilu yaitu KPU, BAWASLU, DKPP, dan Aparatur Negara yakni TNI, Polri, ASN dari Pusat sampai ke Daerah, Kelurahan dan Desa harus memegang prinsip jujur dan adil sebagai prasyarat pelaksanaan Pemilu yang demokratis, konstitusional, dan berkeadaban.

Mengikuti dan mengamati perkembangan terkini para alumni berpendapat bahwa Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan mestinya dapat menempatkan diri sebagai pengawal demokrasi yang jujur, adil dan tidak memihak. Namun dalam berbagai kesempatan ketika tampil di ruang publik sering menunjukkan perilaku berpihak, tidak obyektif, tidak jujur dan tidak adil bahkan secara terang – terangan memihak sehingga telah meminggirkan watak kenegarawanan sebagai Pemimpin Nasional. Dan, bahwa asas LUBER sebagai prasyarat Pemilu yang demokratis dan berkualitas telah dimanfaatkan oleh pihak – pihak tertentu untuk mendulang suara dengan menggunakan kekuatan dan kekuasaan dari Pusat sampai ke Daerah, ke Desa dan Kelurahan dengan melakukan tekanan politik sehingga dikhawatirkan pelaksanaan Pemilu 2024 mengabaikan azas LUBER sebagai amanat reformasi.

“Dengan memohon Rahmat dan barokah dari Allah, Tuhan Yang Maha Esa maka kami Alumni Universitas Diponegoro berharap bahwa pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan demokratis, konstitusional dan berkeadaban,” demikian Mbak Oeoel mengakhiri pembacaan naskah Aksi Keprihatinan Alumni.

Selain pembacaan Pernyataan Sikap dan Orasi tersebut, acara yang dihadiri ratusan peserta juga diisi orasi dari perwakilan dari Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Diponegoro dan dilanjutkan dengan tanya jawab. Akhirnya acara yang memancang spanduk bertuliskan *Jaga Etika Pemerintah Junjung Tinggi Hukum* berlangsung aman dan lancar. Acara ditutup dengan menyanyikan secara bersama lagu Bagimu Negeri.

[Agung.S]

About Author