KABUPATEN TANGERANG | ICN.com – Jumlah harta kekayaan H Mad Romli, Wakil Bupati Tangerang yang tercatat pada Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) terpublikasi menjadi sorotan dan menjadi viral setelah menjadi pemberitaan di sejumlah media online. Tak tanggung-tanggung, angka Rp 108,3 miliar cukup membuat mata orang yang tidak tahu latar belakang H Mad Romli terbelalak.
Namun bagi yang mengetahui riwayat hidupnya, nilai kekayaan itu pasti lumrah. Bagaimana tidak, sebagai seorang pengusaha sukses sejak muda, pria yang akrab disapa H. Ombi ini sudah lebih dulu membangun pundi-pundi kekayaan bahkan sebelum dirinya berumah tangga.
H. Ombi mulai menggeluti dunia usaha di bidang limbah sejak tahun 1994, sejak dirinya masih belum berumah tangga di usia 22 tahun. Ia mulai membuka lapak jual beli barang-barang limbah seperti logam atau besi, kardus dan lainnya. Usaha itu kemudian berkembang dan terbangunlah perusahaan dengan membangun gudang besar di depan rumahnya di kawasan Balaraja.
Potensi bisnis yang luar biasa di bidang limbah membuka ruang kesuksesan dirinya. Kecerdasan dan kejujuran dalam membangun komunikasi, membuatnya semakin memperluas mitra bisnis melalui kerja sama dengan sejumlah perusahaan di Tangerang.
Hasilnya, bisa ditebak, jaringan bisnis semakin meluas, dan pundi-pundi kekayaan semakin meningkat.
Kekayaan itu lantas ia salurkan melalui pembelian sejumlah bidang tanah, dan lalu harta tidak bergerak itu terus bertambah setiap tahun. Tanah hektaran sudah ia miliki sebelum terjun ke dunia politik bersama Partai Golkar.
Pundi-pundi kekayaan itu makin menjulang tinggi ketika 17 tahun lalu ia melebarkan sayap usahanya di Subang, Jawa Barat. Di sana, ia memiliki gudang sementara dan limbah itu diangkut setiap bulan.
Dalam sebulan ia bisa mengangkut limbah logam dari Subang di kisaran 40 ton. Bisa dibayangkan, dari jaringan bisnisnya yang di Subang saja, potensi menambah pundi-pundi kekayaannya dalam hitungan laba bersih mencapai lebih dari Rp 100 juta rupiah per bulan.
Ditemui di Pendopo Wakil Bupati, Kamis (25/5/2023) H Mad Romli hanya tersenyum ketika ditanyakan mengenai pemberitaan media atas sorotan sebuah organisasi kemahasiswaan tersebut.
“Saya ini orang kedua yang tugasnya membantu dan mewakili Bupati Zaki kalau beliau berhalangan. Dan itupun atas disposisi Pak Bupati,” kata H Ombi.
Saya juga bukan orang yang memiliki kewenangan dalam menggunakan anggaran dan saya bukan PPTK yang memegang sebuah proyek atau kegiatan.
“Saya tidak pernah menggunakan jabatan saya untuk bermain proyek, saya jadi Wakil Bupati lebih karena ibadah dan pengabdian.Harus teman teman ketahui modal saya terjun ke dunia politik adalah dari usaha limbah industri,” terang mantan Ketua DPRD Kabupaten Tangerang Periode 2013-2018 itu lagi.
Dihubungi via telepon selulernya Presedium KAHMI Kabupaten Tangerang, H. Eman Siswanto, turut angkat bicara mengenai sejumlah pemberitaan yang terkesan menyerang Mad Romli. Ia menyesalkan komentar aktivis yang terkesan menyerang pribadi pejabat publik dalam materi pemberitaan tersebut.
“Sebagai aktivis, kalau menyikapi jangan ke pribadi Wakil Bupati semata. Tetapi sikapi kinerjanya sebagai wakil bupati, apakah hasil kerjanya,” kata dia saat dihubungi.
Karena kalau menyikapi masalah harta H. Mad Romli, harus diketahui sebelum dan sesudah yang bersangkutan jadi wakil bupati.
“Sebelum beliau jadi Wakil Bupati hartanya bagaimana dan setelah jadi Wakil Bupati bagaimana. Dan kalau menyikapi harus berdasarkan data yang valid dan akurat dan hitung-hitungan yang jelas serta ilmiah lah,” tandasnya.
Sementara itu, Akademisi UMT asal Tangerang yang juga mantan anggota Dewan Riset Daerah (DRD) Provinsi Banten, Moh. Tuhrizal Husein, mengingatkan kepada siapa saja yang mengaku dirinya aktivis agar berbicara berdasarkan data yang telah diuji sebelumnya. Apalagi, kata dia, menyangkut pejabat publik yang saat ini sedang mengemban amanah rakyat memimpin daerah.
“Data mentah itu tidak bisa jadi patokan, apalagi misalnya hanya mengomentari isu-isu yang berkembang, perlu diuji dan dikaji, itulah mental aktivis,” ujarnya.
Menurut pria yang akrab disapa Abi ini, LHKPN merupakan salah satu informasi kekayaan pejabat yang bisa dengan mudah diakses. Ketika terjadi lonjakan harta,maka daftar rincian kenaikan itu perlu dianalisa setepat mungkin.
Namun demikian,ia juga mengingatkan para pejabat publik agar tetap bersikap bijak dan tidak emosional menyikapi berbagai persoalan dan kritikan, karena sesungguhnya hal itu merupakan salah satu suplemen pejabat.
” Menjadi seorang pemimpin itu siap untuk kritisi. Mereka yang sering dikritisi dan dicaci akan tumbuh dan berkembang maju. Sebaliknya, mereka yang ingin pujian akan terbang kala dipuji. Dan umumnya mereka akan tumbang kala dikritisi dan dicaci,” pesannya. ( atma )
