WWW.INDONESIACERDASNEWS.COM | Kota. Tangerang,- Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Tangerang Raya menggelar aksi demontrasi di depan kantor Pemerintahan Kota Tangerang, Senin (17/11/2025). Mereka menuntut sejumlah persoalan di Kota Tangerang yang tengah disoroti, yakni, kinerja PT.TNG dan evakuasi kinerja OPD.
Dalam orasinya, Retno Diwanti, Ketua Komisariat UMT Cabang Tangerang Raya sekaligus Koordinator Lapangan, menegaskan bahwa dua persoalan besar tengah mencuat dan perlu segera ditangani pemerintah daerah, yakni kinerja PT Tangerang Nusantara Global (PT TNG) dan evaluasi kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) terkait rendahnya serapan anggaran daerah.
Retno menjelaskan, bahwa PT TNG sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang didirikan melalui Perda Nomor 10 Tahun 2016 dengan modal dasar Rp20 miliar, hingga kini dinilai belum memberikan kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Meski sempat mencatatkan keuntungan dalam dua tahun terakhir, besarnya penyertaan modal pemerintah belum sebanding dengan manfaat yang dirasakan masyarakat khususnya Kota Tangerang.
Sementara itu, Ketua Umum HMI Cabang Tangerang Raya Aji Mustajar mengatakan, PT TNG sejak awal berdiri telah menelan puluhan miliar dana publik. Namun dividen yang diberikan kepada daerah sangat kecil.
“Ini menunjukkan adanya persoalan efektivitas dan tata kelola,” katanya.
Ia juga menyoroti persoalan serapan anggaran daerah yang baru mencapai sekitar 56% hingga triwulan ketiga, jauh dari target yang ditentukan.
“Bahkan muncul dugaan adanya dana APBD yang mengendap di bank akibat lemahnya kinerja beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD),” ungkapnya.
Kendati demikian, HMI Cabang Tangerang Raya menyampaikan 3 tuntutan:
1. Mendesak Pemerintah Kota Tangerang melakukan audit menyeluruh terhadap PT TNG, secara independen dan transparan. Jika terbukti tidak efektif atau merugikan daerah, opsi pembubaran harus dipertimbangkan.
2. Menuntut evaluasi kinerja seluruh OPD, terutama yang gagal menjalankan program sehingga menyebabkan serapan anggaran rendah.
3. Meminta pemerintah memperbaiki tata kelola keuangan daerah, dengan meningkatkan transparansi, partisipasi publik, dan akuntabilitas. (Red/Nuril)
