ICN | Kota Tangerang – Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Handaini menyayangkan statement Walikota Tangerang terkait rencana kenaikan biaya administrasi rekening meter dan biaya pemeliharaan meter di tengah kondisi pandemik COVID-19.
Yang mana pelanggan/Masyarakat diminta memahami kenaikan tersebut terkait dengan rencana ekspansi PDAM TB yang terkendala dalam pembiayaan. Didalam statement tersebut walikota Tangerang juga menyampaikan bahwa selama ini Pemerintah Kota Tangerang Tidak menyertakan modal kedalam PDAM TB?
Jelas ini ada yg salah didalam pengelolaan air bersih/minum di Kota Tangerang, ada apa? Kenapa Pemkot Tangerang Tidak menyertakan modal kepada PDAM TB.???
Menurut Aris Purnomohadi Ketua Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Handaini, Bahwa Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Benteng (TB) Kota Tangerang merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Tangerang.
Jadi, PDAM TB Kota Tangerang didalam pengembangan dan pengelolaan air bersih/minum yang membutuhkan biaya tidak sedikit. Dalam hal ini Pemkot Tangerang sebagai pemilik harus menyertakan modal melalui APBD untuk biaya pengembangan/ekspansi.
“Jelas bahwa, Pemkot Tangerang selaku Pemilik PDAM TB Kota Tangerang wajib menyertakan Modal melalui APBD untuk biaya Pengembangan/Ekspansi itu hanya tambahan bukan dibebankan dan menjadi tanggung jawab pelanggan/Masyarakat.” terang Aris kepada rekan media melalui telepon selulernya.
“Jika Pemerintah Kota Tangerang, membebani Masyarakat Kota Tangerang selaku Pelanggan PDAM TB Kota Tangerang. Menunjukkan bahwa Pemkot Tangerang telah Gagal Mengelola PDAM TB Kota Tangerang,” jelasnya.
Aris menambahkan, “bahwa dalam memperingati Hari Konsumen Nasional) HARKONAS 2021), YLPK Handaini membuka POSKO PENGADUAN PELANGGAN terkait rencana kenaikan biaya tarif pelanggan pada tgl 19 April s.d 26 April 2021.” tambahnya.(andre)
