WWW.INDONESIACERDASNEWS.COM – “Hasil perhitungan suara dalam Pemilu 2024 bagi Forum Demokrasi Rakyat sudah tidak mempunyai makna sama sekali karena dihasilkan oleh proses yang koruptif dan manipulatif,” demikian salah satu butir Manifesto Politik dari Forum Demokrasi Rakyat (FDR) yang dibaca Anton Kusumo, Ketua Forum Demokrasi Rakyat dalam, acara Diskusi Publik bertitel Kembalikan Agenda Reformasi.
Acara yang digelar tanggal 6 Maret 2024 di Gedung Cagar Budaya Sobokartti itu dihadiri masyarakat pemerhati demokrasi Indonesia baik dari kalangan akademisi, mahasiswa, profesional, budayawan, dan masyarakat umum. Narasumber yang dihadirkan dalam forum tersebut adalah Dr.(Candidat) Hendrianto Sundaro, SE, MT.
“Forum Demokrasi Rakyat merupakan upaya rakyat pemegang kedaulatan yang dalam Pemilu kali ini merasa prihatin karena pelaksanaan Pemilu banyak diwarnai berbagai drama yang sangat jauh dari esensi demokrasi, bahkan mencederai demokrasi. Untuk itu diskusi publik yang digelar pada siang ini merupakan salah satu bentuk perlawanan terhadap anomali demokrasi yang terjadi akhir – akhir ini,” kata Tri Iswanti selaku Ketua Pelaksana Diskusi Publik.
“Paling tidak terdapat tiga point yang menjadi catatan kita, pertama adalah keprihatinan kita perihal kondisi sosial politik dimana nilai – nilai demokrasi tergerus, banyak temen – temen aktivis yang dulunya berjuang sangat keras menentang rezim yang anti demokrasi sekarang tergerus idealismenya. Kedua adanya cacat moral tentang bagaimana penyelenggaraan pemilu saat ini yang banyak diwarnai dengan kecurangan – kecurangan, dan yang ketiga adanya indikasi kebangkitan kembali korupsi, kolusi dan nepotisme,“ demikian Hendrianto Sundaro memaparkan dengan berbagai contoh nyata.
Di akhir diskusi publik Forum Demokrasi dibacakan beberapa butir Manifesto Politik Forum Demokrasi Rakyat untuk menyikapi kondisi sosial politik akhir – akhir ini yang dinilai sangat jauh dari esensi demokrasi. Manifesto tersebut antara lain menyikapi perihal suara rakyat pemegang kedaulatan seharusnya difasilitasi sebesar – besarnya agar keinginan rakyat yang justru diintimidasi diarahkan dan digiring oleh penegak hukum, dibanjiri bantuan sosial (bansos) dan bantuan langsung tunai yang dipolitisir, serta penggunaan fasilitas negara yang digunakan secara terselubung sehingga suara rakyat yang muncul tidak lagi sesuai dengan nuraninya, suara yang sudah termanipulasi. Point kedua, antara lain dikatakan bahwa di dalam sistem demokrasi, rakyat adalah pemegang kedaulatan. Kedaulatan bukan di tangan pemerintah apalagi politisi. Ketidaknetralan Presiden dengan melakukan intervensi terhadap lembaga-lembaga seperti Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), bahkan Presiden Jokowi sendiri yang seharusnya berdiri di semua rakyat Indonesia, tidak memandang suku, agama, ras, golongan tertentu secara eksplisit malahan secara terang – terangan menyatakan pemihakannya di ruang publik. Point ketiga, Forum Demokrasi Rakyat menggugat adanya ketidakjujuran dan ketidak adilan yang ditengarai dengan pengerahan Aparatur Sipil Negara (ASN), kepala desa, dan perangkat desa untuk kepentingan politik tertentu.
Forum Demokrasi Rakyat juga menyoroti demokrasi yang didengung – dengungkan selama ini ternyata tidak berjalan sebagaimana mestinya, demokrasi di Indonesia adalah bungkusnya saja, yang demokrasi hakekatnya lebih merupakan oligarkis yang berbasis pada elite politik. Suara Rakyat secara kuantitas hanya digunakan sebagai pelengkap persyaratan Pemilu sementara kualitas suaranya yang merupakan esensi penting bagi demokrasi tidak dianggap penting. Dengan adanya upaya manipulasi suara baik melalui intimidasi, intervensi, mobilisasi dan berbagai bantuan sosial terselubung maupun dengan penggunasalahan fasilitas negara merupakan pertanda kuat bahwa Pemerintah sebenarnya tidak peduli pada kualitas suara hati nurani Rakyatnya.
Ketika ditemui awak media, Anton Kusumo mengatakan bahwa Forum Demokrasi Rakyat akan terus mengadakan edukasi kepada masyarakat khususnya tentang demokrasi agar demokrasi yang saat ini sedang terpuruk dapat kembali ke rel demokrasi yang rakyat kehendaki.
[Agung.S]
